DEPOK - Untuk mencegah pemakaian listrik berlebihan dan pembengkakan biaya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Depok, Jawa Barat, mendorong masyarakat agar menggunakan LPB (Listrik Prabayar). Pelanggannya dapat mengetahui besaran pemakaian listriknya setiap hari dan mengurangi risiko kebocoran. "LPB juga dapat mengurangi kesalahan pencatatan meteran listrik karena sudah digitalisasi". Selain itu, menurut Humas PLN Kota Depok, Setiabudi, saat dihubungi Republika, Sabtu (25/7), untuk menggunakan LPB, pelanggan dikenakan biaya migrasi sebesar Rp 850 ribu. Biaya ini untuk mengganti meteran konvesional dengan yang digital.
Meteran digital akan berbunyi dan lampunya menyala apabila token (pulsa listrik) hampir habis. Token tersedia di loket-loket Payment Point Online Bank (PPOB) dengan besaran dari Rp 20 ribu hingga Rp 1 juta. "Pelanggan dapat mengecek pemakaian token dengan menggunakan kode, seperti cek pulsa di HP," ujar Setiabudi. Ia menjelaskan, sebenarnya program LPB diperkenalkan di Kota Depok sejak April 2009. "Setiap pelanggan yang ingin memasang instalasi listrik baru selalu kami tawarkan model LPB, atau petugas PLN yang di lapangan juga menyosialisasikan LPB ini," tuturnya.
Saat ini, telah terdapat 1.600 pelanggan LPB dari 5.000 perangkat meteran digital yang disediakan PLN Jawa Barat pada 2009. "Pelanggan PLN di Kota Depok mencapai 461 ribu, jadi ini baru sekitar 1,6 persen saja. Tapi, ke depan pelanggan LPB bertahap akan kita perbanyak," kata Setiabudi. Seluruh pelanggan yang masuk dalam UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) Kota Depok meliputi Bojong, Cimanggis, Cibinong, dan Sawangan sudah dapat dilayani.
Sumber: Republika
HaGe - http://dunia-listrik.blogspot.com
| Tweet |
0 komentar:
Post a Comment
Terima kasih atas kunjungan anda di blog Dunia Listrik, Semoga bermanfaat.
Untuk diskusi dan opini, silahkan kunjungi "Forum Dunia Listrik"
Dapatkan informasi melalui email, setiap artikel baru diterbitkan dengan mendaftarkan alamat email anda di fitur "Registrasi E-mail".